MIRISNYA NASIB PARA TKI KITA

MIRISNYA NASIB PARA TKI KITA

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timor-Leste, Papua Nugini, Australia dan Filipina) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 trilyun rupiah (2006), tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti punutan Rp.25.000,- berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000. (saat ini pungutan ini sudah dilarang)

Belakangan ini Indonesia telah digegerkan oleh kabar yang datang dari TKW asal Indonesia yang mngais rizki di Timur Tengah kota Madinah, Arab Saudi. Dua pembantu rumah tangga (PRT) migran asal Indonesia tewas dianiaya oleh anak majikannya. Sementara dua PRT migran lainnya luka parah, dan harus dirawat di rumah sakit. Berita ini terbit sehari menjelang Ketua BNP2TKI, M. Jumhur Hidayat, menggelar public expose ”keberhasilan” program 100 hari institusi yang dipimpinnya.
Peristiwa nan tragis tersebut dilakukan oleh anak majikan Saudi Arabia yang baru berusia 17 tahun. Hanya, sampai saat ini, siapa kedua PRT migran Indonesia yang meninggal itu, belum diketahui identitasnya. Yang jelas, peristiwa ini sangat kontradiktif dengan klaim Pemerintah Indonesia yang pernah menyatakan bahwa sekarang sudah ”on the track”, yakni sudah sesuai dengan reformasi penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia.
Pukulan telak lainnya yang datang dari Saudi Arabia adalah negeri ini menolak sementara pengiriman PRT migran dari Indonesia. National Committee for Recruitment (asosiasi agen perekrutan tenaga kerja Saudi Arabia) menyerukan kepada Pemerintah Saudi Arabia untuk menolak mengeluarkan visa kepada PRT migran Indonesia. Walhasil, seperti pemberitaan sejumlah media di negeri itu, Pemerintah Saudi Arabia pun menunda pengeluaran visa untuk 50.000 calon PRT migran Indonesia yang akan bekerja di Saudi Arabia.

Realitas di atas merupakan tantangan berat untuk Kabinet SBY, yang telah menargetkan akan memperoleh devisa sebesar-besarnya dari kantong buruh migran Indonesia. Tak ada yang salah dengan kebijakan penentuan upah minimum bagi buruh migran Indonesia. Namun demikian, kebijakan tersebut hendaklah bukan kebijakan unilateral (sepihak), tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia.
Seperti diketahui, seruan untuk menunda pengeluaran visa adalah respons asosiasi agen tenaga kerja di sana. Mereka menolak cara agen tenaga kerja di Indonesia dalam menetapkan upah minimum bagi TKI yang akan bekerja di Arab Saudi. Respons negatif dari Saudi Arabia yang resistan terhadap kebijakan sepihak penetapan upah minimum bagi PRT migran Indonesia, hendaklah menjadi pelajaran berharga bagi diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia.
Berkaca dari tingginya angka kekerasan terhadap buruh migran Indonesia di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, maka Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan adanya bilateral agreement bagi perlindungan buruh migran Indonesia. Pemerintah Indonesia harus berani menuntut Pemerintah Saudi Arabia sebagai anggota Dewan HAM PBB yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi terhadap buruh migran Indonesia.
Migrant CARE (diwakili Anis Hidayah), mulai tanggal 8-14 Agustus 2007, juga akan membawa dan mempersoalkan kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia di Saudi Arabia dalam mekanisme Dewan HAM PBB dan Sidang Sesi ke-71 Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial (United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination) di Jenewa. Secara khusus, Migrant CARE juga akan mendesak kepada UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants untuk segera melakukan investigasi meluasnya kasus kekerasan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia.

Pada Pidatonya, SBY menyarankan untuk memfasilitasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberikan Handphone, yang dimaksudkan untuk mempermudah para TKI menghubungi pihak-pihak terkait apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti, pelecehan, kekerasan, tidak adanya / keterlambatan pemberian kewajiban ( upah ) dalam jangka waktu yang cukup lama, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Tetapi dalam peraturannya TKI, tidak diperbolehkan untuk membawa telepon selular, passport, saat sudah dipekerjakan di suatu tempat / rumah. Kesepakatan tersebut, telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, si pekerja dan yang memperkerjakan. Hal ini memang sudah menjadi peraturan yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja. Untuk mencegah adanya pencurian yang dilakukan pekerja, melarikan diri, dan hal buruk lainnya.

Kita mengharapkan Pemerintah melakukan penanganan serius dalam menghadapi masalah ini. Karena sudah begitu banyak TKI kita yang pulang ke Tanah Air hanya tinggal nama.

Referensi :

1.      http://www.majalahtrust.com/indikator/surat/1437.php

2.      http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia